Dalam ekosistem aset digital global, terdapat banyak yurisdiksi di mana cryptocurrency dilarang. Gambaran ini sangat beragam dan mencakup negara-negara dari berbagai benua: Bangladesh, Bolivia, Maroko, Irak, Mesir, Nepal, Qatar, Tunisia, Republik Dominika, Afghanistan, Tiongkok, Makedonia Utara, Ghana, dan Aljazair secara resmi memberlakukan larangan terhadap operasi dengan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.
Mengapa negara mengambil langkah yang begitu keras?
Motif di balik larangan sangat beragam. Sebagian negara khawatir akan destabilisasi sektor keuangan dan ingin melindungi mata uang nasional serta sistem perbankan tradisional dari kompetisi. Pemerintah lain melihat cryptocurrency sebagai alat yang memudahkan aliran keuangan ilegal, sehingga memperketat pengawasan untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mematuhi norma hukum internasional.
Dinamika lanskap regulasi
Penting untuk dipahami bahwa larangan terhadap cryptocurrency bukanlah sistem yang statis. Kebijakan terkait aset digital terus berkembang. Berbagai negara menerapkan strategi berbeda: ada yang memperketat pembatasan, ada pula yang secara bertahap mengembangkan kerangka regulasi yang lebih fleksibel. Pemantauan di mana cryptocurrency dilarang menjadi semakin kompleks karena perubahan regulasi yang terus-menerus.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Wilayah mana di dunia yang menutup pintu untuk perdagangan aset kripto?
Dalam ekosistem aset digital global, terdapat banyak yurisdiksi di mana cryptocurrency dilarang. Gambaran ini sangat beragam dan mencakup negara-negara dari berbagai benua: Bangladesh, Bolivia, Maroko, Irak, Mesir, Nepal, Qatar, Tunisia, Republik Dominika, Afghanistan, Tiongkok, Makedonia Utara, Ghana, dan Aljazair secara resmi memberlakukan larangan terhadap operasi dengan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.
Mengapa negara mengambil langkah yang begitu keras?
Motif di balik larangan sangat beragam. Sebagian negara khawatir akan destabilisasi sektor keuangan dan ingin melindungi mata uang nasional serta sistem perbankan tradisional dari kompetisi. Pemerintah lain melihat cryptocurrency sebagai alat yang memudahkan aliran keuangan ilegal, sehingga memperketat pengawasan untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mematuhi norma hukum internasional.
Dinamika lanskap regulasi
Penting untuk dipahami bahwa larangan terhadap cryptocurrency bukanlah sistem yang statis. Kebijakan terkait aset digital terus berkembang. Berbagai negara menerapkan strategi berbeda: ada yang memperketat pembatasan, ada pula yang secara bertahap mengembangkan kerangka regulasi yang lebih fleksibel. Pemantauan di mana cryptocurrency dilarang menjadi semakin kompleks karena perubahan regulasi yang terus-menerus.