Meninjau Kasus Pengampunan CZ: Sejauh Mana Sistem Pengampunan di Amerika Serikat Berdampak pada Sektor Cryptocurrency?

1. “Bak Raja”—Kekuasaan Tanpa Batas Grasi Presiden

Amerika Serikat menganut sistem federal, sehingga otoritas grasi bersifat ganda: Presiden memegang kewenangan grasi di tingkat federal, sementara otoritas negara bagian juga memiliki kewenangan pengampunan sendiri.

Di tingkat federal, Pasal II Ayat 2 Klausul 1 Konstitusi AS secara jelas menyatakan: “Kecuali untuk kasus pemakzulan, Presiden...berwenang memberikan penundaan hukuman dan grasi atas pelanggaran terhadap Amerika Serikat.” Artinya, Presiden dapat memberikan grasi untuk kejahatan federal apa pun selain pemakzulan.

Di tingkat negara bagian, pelaksanaan kewenangan grasi utamanya diatur konstitusi negara bagian dan biasanya berbentuk: gubernur sebagai satu-satunya pemberi grasi, otoritas mutlak ada pada komisi atau badan penasihat, kewenangan dibagi dengan gubernur sebagai anggota komisi, atau kekuasaan gubernur dibatasi opini komisi.

Bagian ini, disusun oleh tim Sa Jie, berfokus pada grasi presiden—bagian paling menonjol dalam sistem grasi AS—untuk menunjukkan bagaimana mekanismenya dijalankan dan berlaku di lapangan.

Sesuai United States Code, permohonan grasi presiden harus diajukan sendiri oleh pelaku pelanggaran. Syarat utama meliputi pengakuan tanggung jawab pidana, penyesalan tulus, upaya memperbaiki kesalahan, dan menunjukkan kemampuan hidup bertanggung jawab. Permohonan juga wajib dilampiri minimal tiga surat rekomendasi karakter.

Kantor Pengampunan di bawah Departemen Kehakiman menerima pengajuan grasi dan mengoordinasikan lembaga lain (seperti FBI) untuk membantu investigasi. Pada tahap peninjauan, lembaga terkait dan korban dapat memberikan masukan. Rekomendasi kemudian diajukan ke Deputy Attorney General untuk ditelaah dan ditandatangani, diteruskan ke Penasihat Hukum Gedung Putih, dan kemudian diajukan ke Presiden untuk keputusan akhir.

Sekilas, proses menyeluruh ini tampak menunjukkan grasi presiden diatur ketat. Namun pada praktiknya, seluruh prosedur ini hanya membatasi pelaku yang mengajukan grasi—bukan Presiden itu sendiri.

Jika Presiden secara inisiatif memberikan grasi, tidak ada pembatasan, kecuali yang termuat dalam Konstitusi, yakni grasi hanya berlaku untuk pelanggaran federal dan tidak berlaku untuk pemakzulan. Dalam Ex parte Garland (1866), Mahkamah Agung AS menegaskan kekuasaan grasi Presiden “luas dan tanpa batas.”

Kekuasaan luas ini muncul sebagian karena pengaruh tradisi monarki Inggris sejak masa kolonial—di mana raja Inggris sudah memiliki kewenangan grasi sejak abad ke-7—dan sebagian merupakan diskresi eksekutif untuk menyeimbangkan kekuasaan legislatif dan yudikatif, memastikan eksekutif dapat memberikan pengampunan kepada korban peradilan yang tidak adil.

Setelah dijalankan, grasi presiden berdampak hukum utama: pertama, menghapus seluruh atau sebagian hukuman; kedua, memulihkan semua hak yang hilang akibat vonis, seperti hak pilih, hak mencalonkan diri di jabatan publik, dan hak untuk bekerja di bidang tertentu. Dalam Ex parte Garland (1866), Mahkamah Agung menyatakan grasi “menghapus kesalahan beserta seluruh konsekuensi hukumnya,” sehingga secara hukum orang yang diberi grasi diperlakukan seakan “tidak pernah melakukan pelanggaran.”

Meskipun demikian, vonis tetap tercatat dan fakta pelanggaran tetap ada. Stigma sosial pun bisa tetap melekat di masyarakat.

2. Dinamika Kekuasaan di Balik Grasi Changpeng Zhao

Setelah menjelaskan kerangka grasi di AS, tim Sa Jie membahas penerapannya dalam grasi yang diberikan mantan Presiden Trump kepada Changpeng Zhao.

Pada 2023, saat regulasi kripto diperketat secara global, Departemen Kehakiman AS menjerat Changpeng Zhao dan Binance dengan dakwaan pidana atas pelanggaran Bank Secrecy Act—khususnya, gagal membangun program AML (Anti-Money Laundering) dan KYC (Know Your Customer) yang efektif.

Zhao mencapai kesepakatan pembelaan dengan DOJ, membayar denda pribadi USD50.000.000, sementara Binance menyepakati penyelesaian sebesar USD4.300.000.000.

Pada April 2024, pengadilan federal di Seattle menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Zhao. Setelah menjalani hukuman, Zhao meninggalkan AS dan mundur dari jabatan CEO Binance. Pada 23 Oktober 2025, Trump memberikan grasi presiden kepada Zhao, membawa kasus ini kembali ke perhatian publik.

Presiden secara langsung menggunakan diskresi mutlak dalam pemberian grasi ini. Grasi tidak diajukan oleh pelaku, baik alasan maupun waktu ditentukan sepenuhnya oleh Trump sendiri—tanpa proses atau institusi mana pun yang dapat membatasi pelaksanaannya.

Jadi, apa hasil grasi Trump untuk Changpeng Zhao?

Pertama, Zhao sudah menyelesaikan seluruh hukumannya (empat bulan penjara), sehingga grasi ini tidak mempengaruhi masa hukumannya.

Kedua, denda USD50.000.000 yang dibayar sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan tidak dikembalikan akibat grasi tersebut.

Ketiga, dampak nyata grasi adalah pemulihan hak Zhao untuk bekerja di sektor yang diatur.

Berdasarkan Bank Secrecy Act, individu dengan catatan kriminal umumnya dilarang mengelola institusi keuangan yang diatur atau bermitra dengan entitas keuangan AS. Dengan grasi presiden, larangan ini dicabut, sehingga Zhao dapat kembali ke industri keuangan kripto, menjabat sebagai eksekutif perusahaan fintech, dan melanjutkan hubungan bisnis dengan lembaga keuangan AS.

3. Industri Kripto Pasca Grasi Changpeng Zhao

Grasi Zhao membawa dampak langsung dan jangka panjang bagi sektor kripto.

Dalam jangka pendek, grasi ini mendorong pertumbuhan Binance dan pasar kripto secara umum. Usai pengumuman, token BNB milik Binance melonjak 8%, dan kripto utama seperti Bitcoin turut naik, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek Binance dan industri ini.

Kendati demikian, ketidakpastian tetap membayangi: Binance masih menghadapi pengawasan regulasi ketat, denda USD4.300.000.000 dan larangan operasional tetap berlaku. Kembali ke pasar AS menjadi tantangan. Jika Binance gagal memenuhi standar kepatuhan, reli ini bisa tidak bertahan lama, dan investor perlu waspada terhadap risiko koreksi pasar saat sentimen mulai surut.

Dalam jangka panjang, grasi ini dapat ditafsirkan sebagai sinyal dari Trump atas pelonggaran kebijakan regulasi. Langkah pemerintahan Trump dilihat sebagai akhir dari “perang terhadap kripto” masa Biden, menandakan AS bisa bertransformasi dari regulator hati-hati menjadi inovator aktif—memperkokoh kepemimpinan di sektor kripto.

Namun, grasi ini juga memicu kontroversi “favoritisme politik,” mengingat kedekatan Binance dengan proyek stablecoin keluarga Trump, USD1. Isu potensi praktik "pay-to-play" pun mengemuka. Seiring naiknya tuntutan kepatuhan dan independensi regulasi, langkah seperti ini justru memperbesar kekhawatiran di industri atas keadilan dan integritas pengawasan kripto.

Pernyataan:

1. Artikel ini diterbitkan ulang dari [Tim Kantor Hukum Xiao Sa]. Hak cipta milik penulis asli [Tim Kantor Hukum Xiao Sa]. Untuk keberatan terhadap publikasi ulang, silakan hubungi tim Gate Learn untuk penanganan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Disclaimer: Opini dan pandangan yang disampaikan merupakan milik penulis dan tidak menjadi saran investasi.
3. Versi bahasa lain diterjemahkan oleh tim Gate Learn. Tanpa penyebutan Gate secara eksplisit, reproduksi, distribusi, atau plagiarisme artikel terjemahan sangat dilarang.